A. PENDAHULUAN
Program
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999
sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan
pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program
ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa
“lembaga kepemimpinan masyarakat” yang representatif, mengakar dan kondusif
bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat di masa
mendatang serta menyiapkan “program masyarakat jangka menengah dalam
penanggulangan kemiskinan” yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan
pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.
PNPM Mandiri Perkotaan, selanjutnya
disebut PNPM MP berorientasi untuk membangun pondasi masyarakat berdaya dengan
sejumlah kegiatan intervensi pada perubahan sikap/ perilaku/cara pandang
masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai universal. Pada tahap berikutnya
berorientasi untuk membangun transformasi menuju masyarakat mandiri yang
dilakukan melalui sejumlah intervensi pembelajaran kemitraan dan sinergi antara
pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli setempat dengan berbagai pihak (channelling
program) untuk mengakses berbagai peluang dan sumber daya yang dibutuhkan
masyarakat. Selanjutanya pada tahap akhir dari transformasi kondisi sosial
menuju masyarakat madani, PNPM MP melakukan intervensi di lokasi padat, kumuh
dan termiskin dengan melakukan kegiatan khusus. Diharapkan melalui kegiatan
tersebut dapat mendorong peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan
kualitas lingkungan permukiman yang berkelanjutan.
Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di
Kabupaten di mulai pada tahun 2007 di dua kecamatan dan 54 desa/kelurahan.
Selama kurun waktu tersebut telah terbentuk 54 BKM dan tersusun 54 PJM
Pronangkis.
B.
CAPAIAN DAN
REFLEKSI PELAKSANAAN PNPM MP TAHUN 2012
1.
Capaian SIM PM 2012
Siklus PNPM Mandiri Perkotaan sebagai alat belajar masyarakat untuk dapat
keluar dari kemiskinan dengan dimulai dari perubahan sikap dan prilaku secara
kolektif. Sebagai alat belajar memungkinkan semua masyarakat dapat terlibat
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi secara
partisipatif. Alat belajat tersebut semakin variatif dengan adanya perubahan
kegiatan siklus dari lokasi tahun ke-2/3 dan lokasi tahun ke-4 atau siklus
dasar dan siklus lanjutan.
Pada lokasi
siklus tahun ke-3 keterlibatan warga miskin dalam pertemuan perencanaan dan
pengambilan keputusan sebesar 49,6% melebihi PAD 40%. Sedangkan pada lokasi
siklus tahun ke-4 keterlibatan warga miskin dalam pertemuan perencanaan dan
pengambilan keputusan sebesar 44,9%. Hal
ini menunjukan bahwa partisipasi warga miskin sangat signifikan yang pada
akhirnya program yang disusun dan penganggaran berpihak padanya.
Demikian juga
keterlibatan perempuan dalam pertemuan perencanaan dan pengambilan keputusan
dilokasi siklus tahun ke-3 juga cukup signifikan sebesar 44,9%, sedangkan di
lokasi siklus tahun ke-4 sebesar 43%. Keterlibatan perempuan ini harapannya
berbanding lurus dengan terakomodasinya program-program yang menyangkut
kesejahteraan perempuan dan sensitive gender.
Warga miskin
dan perempuan merupakan dua subyek penting dalam memberikan persepsi
kemanfaatan program dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Keduanya sangat
dekat dengan persoalan kemiskinan, sehingga perencanaan program harus
didekatkan dengan mereka. Dan akses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup
mereka harus dibuka seluas-luasnya.
Jika kedua
hal tadi sudah diakses oleh mereka, maka proses pemberdayaan telah berjalan
sesuai harapan.
Pada
keterlibatan dalam pengambilan keputusan terutama dalam keterpilihan perempuan
sebagai anggota BKM juga cukup baik rata-rata sekitar 34%. Indikasi ini harus
diimbangi dengan penyokongan kepada perempuan untuk berani menyampaikan
aspirasinya.
Capaian
siklus pemanfaatan BLM tahun 2012 baik dari sumber APBN maupun APBD telah
diserap dan dimanfaatkan oleh masyarakat lewat KSM. Penyerapan dana BLM yang
masuk rekening BKM di 54 desa/kel mencapai 100% sedangkan pemanfaatanya untuk
kegiatan lingkungan, social dan ekonomi rata-rata sekitar 100% telah dimanfaatkan oleh KSM/masyarakat,
sedangkan LPJ KSM mencapai 97%. Kontribusi PNPM MP dan BLM nya memberi pengaruh
besar terhadap pengurangan angka kemiskinan berdasarkan data PS-2 sebesar 16%.
2.
Capaian SIM
BLM 2013
Sesuai
dengan DIPA TA. 2012 No. 0836/033-05.5.01/13/2012, dimana kabupaten Rembang
mendapat alokasi BLM sebesar Rp. 5.225.000.000 untuk lokasi 54 kelurahan.
Sesuai dengan target dan rencana pencairan ke KPPN dengan formulasi 60% untuk
tahap 1 dan 40% untuk tahap 2. Kita telah mencairkan dana BLM tahun anggaran
2012 sebesar 100% sudah masuk rekening BKM. Pada saat ini sedang pemanfaatan
BLM tahap 1 dan tahap 2 sudah mencapai 100%. Komposisi pencairan BLM Tahun
Anggaran 2012 sebagai mana grafik di bawah.

Progres pemanfatan BLM tahun 2012, cair ke BKM sudah 100% baik dari DUB
maupun DDUB, demikian juga rencana penggunaan dana ( RPD ) sudah 100%.
Sedangkan pemanfaatan pada KSM, dana yang cair ke KSM untuk membiayai kegiatan
tridaya baru tercapai 100% dan KSM yang sudah menyelesaikan LPJ nya sekitar
97%. Keterlambatan ini ada beberapa factor salah satunya memasuki musim
penghujan mengakibatkan untuk pekerjaan fisik terhambat padahal alokasi BLM
terbesar terserap pada kegiatan infrastruktur
3.
Capaian
Kegiatan TRIDAYA dan Audit Keuangan BKM

a.
Infrastruktur
Kegiatan
infrastruktur yang telah dilakukan dalam periode Tahun Anggaran 2012 adalah :
Ø
Keterlibatan Perempuan dalam KSM

Ø Penerima Manfaat Kegiatan
Infrasrtuktur
Dari
setiap jenis kegiatan lingkungan yang diusulkan harus diidentifikasi jumlah
penerima manfaat warga miskin. Pada Tahun Anggaran 2012, dari 156 KSM yang terbentuk teridentifikasi total
penerima manfaat 4486 KK diantaranya terdapat 3181 KK miskin atau mencapai 71% dari total yang menerima manfaat
dari pelaksanaan kegiatan Lingkungan adalah warga miskin, hal ini menunjukan sarana/prasarana
yang telah dibangun tepat sasaran.
Ø
Jenis Kegiatan Sarana dan Prasarana

Untuk
pemanfaatan dana BLM Kegiatan Lingkungan berfokus pada pembangunan dan
peningkatan sarana dan prasarana dasar di masyarakat khususnya masyarakat yang
terletak di kawasan miskin dan kurang mampu, untuk jenis sarana dan prasarana
yang di danai BLM PNPM MP dapat dilihat di grafik berikut.
Ø Swadaya Masyarakat
Sarana/prasarana yang dibangun melalui dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan
merupakan prioritas kebutuhan masyarakat yang direncanakan,dilaksanakan,dan
diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh masyarakat. Oleh karena itu maka PNPM
MP mendorong sebesar-besarnya kegiatan dilaksanakan secara swadaya /
gotong-royong.
Pada tahun Anggaran 2012,
54 desa dampingan menerima total dana BLM PNPM-MP untuk kegiatan infra sebesar
Rp 2.634.700.000,- dan rencana swadaya Rp.641.181.000, sedangkan untuk dana BLM kegiatan infra tahap II sebesar Rp.
1.040.300.000 dan rencana swadaya Rp.271.502.000
b.
Sosial
Rekap
Kegiatan Sosial Tahun 2012
|
|||||
No
|
Jenis
Kegiatan/Kategori
|
BLM
(APBN)
|
Swadaya
|
APBD
|
Total
dana
|
1
|
Pengadaan Listrik KK Miskin
|
319,500,000
|
31,180,000
|
0
|
350,680,000
|
2
|
Pengadaan Jamban Keluarga
|
329,600,000
|
49,894,000
|
0
|
379,494,000
|
3
|
Bidang Pendidikan
|
21,000,000
|
2,382,000
|
0
|
23,382,000
|
4
|
Bidang Kesehatan
|
57,600,000
|
13,833,000
|
5,000,000
|
76,433,000
|
5
|
Keterampilan/Pelatihan
|
106,000,000
|
20,440,000
|
0
|
126,440,000
|
6
|
Lain-lain
|
333,900,000
|
46,401,000
|
30,000,000
|
410,301,000
|
Total pendanaan
|
1,167,600,000
|
164,130,000
|
35,000,000
|
1,366,730,000
|
c.
Ekonomi ( MK
– KM )


Audit keuangan BKM pada tahun anggaran 2012 telah
dilakukan oleh KAP TARMIDZI ACHMAD dengan opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN dan
juga keuangan BKM tahun 2012 telah di audit oleh Inspektorat daerah ( ITDA )
dengan opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN dengan audit sebagai berikut :
a.
Aspek Keuangan
b.
Aspek pengendalian Intern
c.
Aspek Kepatuhan terhadap ketentuan serta operasional /
kinerja program.
4.
Kendala dan
Tantangan
1.
Menurunnya semangat kerelawanan
2.
Menurunnya keswadayaan masyarakat
3.
Dukungan aparat kelurahan kurang maksimal
4.
Belum ada integrasi perencanaan di tingkat masyarakat
5.
BKM belum membangun jejaring kemitraan dalam nangkis.
C. RENCANA PELAKSANAAN PNPM MP 2013
1. Rekam Jejak BLM PNPM Mandiri Perkotaan
TAHUN
|
APBN (Rp)
|
APBD (Rp)
|
APBN-P (Rp)
|
TOTAL (Rp)
|
2007
|
9,625,000,000
|
775,000,000
|
0
|
10,400,000,000
|
2008
|
160,000,000
|
40,000,000
|
0
|
200,000,000
|
2009
|
6,960,000,000
|
1,740,000,000
|
0
|
8,700,000,000
|
2010
|
2,920,000,000
|
730,000,000
|
0
|
3,650,000,000
|
2011
|
2,530,000,000
|
1,495,000,000
|
3,065,000,000
|
7,090,000,000
|
2012
|
5,225,000,000
|
300,000,000
|
0
|
5,525,000,000
|
2013
|
6,626,250,000
|
428,750,000
|
0
|
7,055,000,000
|
Jumlah
|
34,046,250,000
|
5,508,750,000
|
3,065,000,000
|
35,565,000,000
|
TH
|
Σ KEL/DESA
|
APBN (Rp)
|
APBD (Rp)
|
APBN-P (Rp)
|
TOTAL (Rp)
|
2007
|
49 (Lokasi Baru 2007)
|
9,625,000,000
|
775,000,000
|
0
|
10,400,000,000
|
2008
|
1 (Sumbergirang)
|
160,000,000
|
40,000,000
|
0
|
200,000,000
|
2009
|
54 ( Kec. Rembang & Lasem )
|
6,960,000,000
|
1,740,000,000
|
0
|
8,700,000,000
|
2010
|
34 (Kec. Rembang)
|
2,920,000,000
|
730,000,000
|
0
|
3,650,000,000
|
2011
|
54 ( Kec. Rembang & Lasem )
|
2,530,000,000
|
1,495,000,000
|
3,065,000,000
|
7,090,000,000
|
2012
|
54 ( Kec. Rembang & Lasem )
|
5,225,000,000
|
300,000,000
|
0
|
5,525,000,000
|
2013
|
54 ( Kec. Rembang & Lasem )
|
6,626,250,000
|
428,750,000
|
0
|
7,055,000,000
|
J U M L A H
|
34,046,250,000
|
5,508,750,000
|
3,065,000,000
|
35,565,000,000
|
2. Rencana Penyerapan Dan Pemnafaatan BLM Tahun 2013
No
|
Uraian Kegiatan
|
APBN
|
APBD
|
TOTAL
|
Rp
|
Rp
|
Rp
|
||
1
|
Kegiatan Lingkungan
|
5,444,950,000
|
428,750,000
|
5,873,700,000
|
2
|
Kegiatan Sosial
|
203,300,000
|
203,300,000
|
|
3
|
Kegiatan Ekonomi
|
145,500,000
|
0
|
145,500,000
|
4
|
BOP BKM
|
292,500,000
|
0
|
292,500,000
|
5
|
Pelatihan Masyarakat
|
540,000,000
|
540,000,000
|
|
Jumlah
|
6,626,250,000
|
428,750,000
|
7,055,000,000
|

